Tidak Ada Alasan Bagi Manusia, Bahwa Hidupnya Tidak Beragama, Karena Setiap Umat Diberi Syariat, Agar Ditaati Dan Diamalkan. Namun, Landasan Agama Samawi Adalah Satu, Yaitu – Pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Namun, sejak 2020 hingga pertengahan 2021, wacana transfer terhenti
Kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari pidato-pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2020 dan 2021 yang biasanya menjabarkan renstra politik nasional, dan umumnya tidak menyebutkan rencana pengalihan IKN. Baru setelah pandemi Covid-19 mereda pada triwulan terakhir tahun 2021 wacana pemindahan IKN kembali mencuat dibarengi dengan sejumlah kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Tidak Ada Alasan Bagi Manusia, Bahwa Hidupnya Tidak Beragama, Karena Setiap Umat Diberi Syariat, Agar Ditaati Dan Diamalkan. Namun, Landasan Agama Samawi Adalah Satu, Yaitu
Menurut pemerintah, ada beberapa tujuan menggerakkan IKN, antara lain: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) Mengurangi beban permasalahan di Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta
Dampak Kerusakan Alam Bagi Kehidupan
; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan tangguh; dan (4) menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep ini
Tata kelola pembangunan daerah di Indonesia ke depan. Namun demikian, penting untuk mengkritisi rencana pemindahan IKN guna meningkatkan kualitas kebijakan yang mengakomodir hak-hak masyarakat terdampak dan kepentingan publik. Dalam tulisan ini, kebijakan pengalihan IKN akan diuraikan secara terbatas pada aspek kebijakan dan legitimasi hukum.
Ambisi dan keseriusan pemerintah dalam pengalihan IKN terlihat dari lahirnya UU No. 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara (UU IKN) hingga kebijakan terbaru yang melantik kepala dan wakil kepala otoritas IKN pada 10 Maret 2022. Undang-undang IKN juga menetapkan nama ibu kota baru, yaitu ‘Nusantara,’ Dan mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografi, bentuk dan struktur pemerintahan, tata ruang dan penggunaan lahan, transfer kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber daya keuangan. Berdasarkan laporan Pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dimaksudkan agar ada kepastian hukum yang jelas dan berkesinambungan.
) tentang status dan proses transfer IKN. Dilihat dari sisi ini, pembentukan undang-undang IKN digunakan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pengalihan IKN tidak serta merta dibatalkan. Dengan demikian, ada kesinambungan politik yang berkesinambungan meskipun terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Kebijakan Lingkungan Hidup Uni Eropa
Lalu, apakah pembentukan UU IKN dianggap ideal dalam menampung aspirasi kepentingan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu dipahami konsep dasar tentang pembentukan undang-undang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa prinsip terkait yang diulas dalam tulisan ini antara lain: prinsip kejelasan tujuan; Prinsip kegunaan dan efektivitas; Prinsip dapat diimplementasikan; dan prinsip keterbukaan.
) menetapkan bahwa pembentukan undang-undang IKN harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Berdasarkan Pasal 2 UU IKN, pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk: (1) menjadi kota yang berkelanjutan di dunia; (2) sebagai penggerak perekonomian Indonesia ke depan; dan (3) menjadi simbol identitas nasional yang mewakili kebhinekaan bangsa Indonesia.
Masalahnya, tujuan pengalihan IC ke PBB nampaknya memiliki sisi yang tidak tepat dalam pembentukan kebijakan dan ketidakkonsistenan paradigma tujuan pembuatan undang-undang yaitu apakah tujuan pembentukan US-ICN dalam kerangka tersebut. ‘memindahkan ibu kota negara’ atau ‘menjamin keabsahan status ibu kota negara’ atau bahkan menetapkan keduanya. Hal ini tentunya menjadi masukan dan kajian bagi legislator karena secara substansi nampaknya belum sinkron dan hanya fokus pada upaya menggerakkan IKN saja. Padahal undang-undang IKN idealnya perlu mengatur banyak aspek yang lebih spesifik dan komprehensif, bukan sekadar pengaturan pengalihannya.
Asas ini dapat dilaksanakan, yaitu pembentukan undang-undang IKN harus memperhatikan efektivitas berlakunya peraturan di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Seperti telah diuraikan sebelumnya, aspek filosofis ini mengedepankan orientasi kebijakan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat di luar Jawa, termasuk mencipta
Alasan Mengapa Peningkatan Sanitasi Air Adalah Hal Yang Penting
Pembangunan kawasan kelas dunia. Bahkan, pernyataan tersebut terkesan paradoks ketika dikaitkan dengan konsep pemerintahan daerah mengingat paradigma pembangunan nasional saat ini mengutamakan pembangunan desa, kawasan perbatasan dan pinggiran. Sehingga tampak jelas bahwa filosofi pemindahan KPN adalah tipu muslihat untuk menunjukkan kegagalan praktik otonomi daerah yang selama ini diterapkan.
Nama ibu kota yang menimbulkan polemik pro kontra di masyarakat memang patut diacungi jempol. Hingga saat ini, istilah ‘Nusantara’ mengacu pada seluruh wilayah Indonesia (KBBI, 2016). Kalaupun ada klaim bahwa ‘Nusantara’ adalah bentuk representasi keindonesiaan, di sini penulis berpendapat bahwa klaim tersebut secara filosofis mendua dan mengerdilkan makna nusantara yang selama ini dipahami sebagai integrasi bangsa. wilayah . Dibandingkan dengan Jakarta sebagai nama ibu kota, sejauh ini tidak mengandung kontradiksi filosofis-representatif, baik terkait aspek kedaerahan (
Selanjutnya, secara sosiologis, pengalihan IKN yang tertuang dalam UU IKN tidak menunjukkan urgensi yang berarti (
) sesuai keinginan masyarakat khususnya di daerah calon IKN. Undang-undang IKN yang melegitimasi pengalihan IKN sebelum disusun dan dirumuskan, hendaknya dapat menampung aspirasi seluruh rakyat sehingga kebijakan yang akan dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pemerintah, atau bahkan kepentingan pemerintah. kami elit. Masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam IKN merupakan entitas yang paling terkena dampak langsung dari berbagai kegiatan pembangunan. Nasib masyarakat dan lingkungan terdampak harus sama
Apa Sih Manfaat Bumi Bagi Kehidupan, Lalu Apa Yang Bisa Dilakukan?
Itu harus bangga. Pengalihan IKN merupakan kebijakan jangka panjang yang implikasinya menyasar berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di antara kekurangan yuridis UU IKN adalah cacat formil dan materiil dalam pembentukannya. Salah satu wujud nyata dari kecacatan material ini adalah tidak sinkronnya pertimbangan filosofis pengalihan KPN yang tertuang dalam pasal dan alinea, serta tidak terakomodasinya hak-hak masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Saat ini cacat formil terkait dengan proses pembentukan UU IKN yang belum tentu mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena pembentukannya sangat cepat. Masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.
Asas kegunaan dan keefektifan mengatur bahwa undang-undang IKN harus benar-benar diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kejelasan tujuan dan aspek sosiologis pada pernyataan sebelumnya. Kedua asas tersebut mempunyai keinginan yang sama bahwa pembentukan suatu undang-undang harus melihat kejelasan cita-cita, urgensi, dan manfaat untuk apa dan mengapa peraturan itu dibuat. Untuk memahami arti dari asas ini, tentunya perlu dipahami berbagai permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat dari berbagai sektor dampak pengalihan IKN, mulai dari kemampuan keuangan negara dan kondisi ekonomi, situasi, Pemerintah. Kesiapsiagaan, dan implikasinya terhadap lingkungan, sosial budaya, pendidikan dan tata kota daerah.
Jika melihat realitas kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, masyarakat luas membutuhkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang telah mengganggu berbagai struktur sosial. Orang akan senang jika
Anak Muda Dan Zero Waste; Dari Perubahan Gaya Hidup Hingga Kebijakan
Program prioritas pemerintah berorientasi pada kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal ini dipandang lebih penting daripada menggerakkan IKN melalui legitimasi pembentukan undang-undang IKN.
) menginginkan pembentukan undang-undang IKN mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengesahan, dan pengesahannya secara transparan kepada masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dan partisipasi secara langsung (
). Secara umum asas ini merupakan kunci legitimasi dalam menentukan kualitas substansi suatu undang-undang. UU IKN lahir dalam waktu sangat singkat yaitu 42 hari (
, 2022). Logikanya, pembentukan undang-undang ICN dengan segala perdebatan tentang isinya memakan waktu yang sangat lama, apalagi undang-undang ICN dibahas di masa reses.
Jual Unlimited Energi
Substansi pengaturan strategis yang seharusnya dimuat dalam UU IKN sebenarnya dilimpahkan ke sejumlah peraturan, antara lain enam peraturan pemerintah, tujuh peraturan presiden dan satu peraturan kepala dinas. Delegasi regulasi sebenarnya menyangkut aspek strategis kritis, antara lain: kewenangan kewenangan IKN; pendanaan pemerintah IKN; rencana kerja dan prosedur pertanggungjawaban anggaran; pengalihan dan pengelolaan barang milik negara; Serta perbedaan area ICN. Hal ini menunjukkan adanya ketergesaan pembentukan undang-undang IKN karena substansi yang diatur sangat terbatas dan banyak yang dilimpahkan ke peraturan turunan.
Jika dilihat secara normatif-yuridis, UU IKN memiliki banyak kekurangan substansi yang mendasar karena minimnya ruang lingkup pengaturan. Banyak substansi pengaturan dalam UU IKN yang dideskripsikan secara abstrak atau tidak memberikan rincian untuk mengatur hal-hal yang konkrit. Contoh pengaturan abstrak yang paling jelas adalah Pasal 21 dan Pasal 37 UU IKN.
Pasal 21 pada dasarnya mengatur hak-hak masyarakat mengenai tata ruang, peralihan hak atas tanah dan lingkungan hidup. Pada dasarnya keberadaan Pasal 21 di atas sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan masyarakat hukum adat. Seperti diketahui, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Karena dari segi kepastian hukum hak-hak masyarakat hukum adat belum ditetapkan, maka sudah selayaknya pembentukan undang-undang IKN harus mengakomodir secara khusus hak-hak masyarakat hukum adat secara komprehensif.
Pasal 37 mengatur peran serta masyarakat dalam proses penyiapan, pengembangan, penyerahan, dan pengelolaan IKN. Artikel ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan langsung dan pelibatan masyarakat selama pembangunan IKN. Salah satu aspek mendasar yang juga luput dari pengaturan UU IKN adalah mekanisme pengesahan masyarakat hukum adat (
Valentine Day! Yuk Ketahui Sejarah Hingga Alasan Manusia Berciuman
Selain Pasal 21 dan Pasal 37 di atas, sebenarnya masih banyak aspek pengaturan UU IKN yang bisa dikritisi. Namun tulisan ini hanya sebatas memaparkan kelemahan mendasar bahwa UU IKN memiliki permasalahan baik formal maupun materiil. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kualitas kebijakan pemindahan penduduk sangat buruk, tidak prosedural, tidak terencana, tergesa-gesa, mengabaikan aspirasi masyarakat. Sikap tergesa-gesa itu setidaknya terlihat dari pembentukan UU IKN yang super cepat hanya dalam waktu 42 hari. Praktik pembentukan undang-undang bukanlah hal yang aneh. UU IKN sebagai identifikasi kebijakan harus memuat aspek pengaturan yang jelas, konkrit dan komprehensif.
Sebelum undang-undang IKN disahkan dan diundangkan, ada satu hal yang cukup fatal dalam perencanaan pembentukan undang-undang tersebut, yaitu Naskah Akademik (NA) yang dibuat serampangan dan serampangan. NA yang setebal 175 halaman ini sangat terbatas dalam memaparkan permasalahan bangsa dan negara, meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Logikanya, pengalihan IKN yang merupakan mega proyek ini tentu akan berhubungan dengan banyak sektor yang terkena dampak, antara lain lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kebijakan publik, hukum pemerintah daerah, perencanaan.
