Papua Tidak Akan Pernah Merdeka – Munculnya isu Papua merdeka akhir-akhir ini mengingatkan kita bahwa Timor Timur memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1999. Mungkinkah Papua akan bernasib sama dengan Timor Timur?

[dropcap size=big]W[/dropcap]Sudah lama beredar kabar bahwa Papua ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu Papua terbilang unik dari sudut pandang sejarah-politik. Nasionalisme West Papua yang tinggi belum tentu tumbuh, banyak faktor yang membuat orang Papua ingin berdiri sendiri. Pertama, karena proses masuknya Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui permusyawaratan rakyat (Pepera) tahun 1961-1963 sama sekali tidak melibatkan rakyat Papua. Oleh karena itu, wajar jika masih ada tuntutan dari berbagai kalangan terkait “aspek kesejarahan” dari proses masuknya Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Papua Tidak Akan Pernah Merdeka

Kedua, masyarakat Papua merasa terpinggirkan karena faktor internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan budaya lokal Papua yang eksklusif membuat mereka sulit untuk segera mandiri. Sementara itu, di Papua sendiri, kehadiran faktor eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dalam persaingan ekonomi, fenomena migrasi dan ketimpangan pembangunan desa dan kota, dapat banyak diamati.

Mengapa Papua Ingin Merdeka

Ketiga, Papua masih bermasalah terkait hubungannya dengan pemerintah pusat. Masyarakat Papua merasa pemerintah masih abai terhadap situasi di Papua, khususnya terkait pelanggaran HAM yang belum juga ditindak. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi penyebab konflik, namun apakah Papua bisa lepas dari Indonesia?

Tuntutan Papua mengingatkan pada pemisahan Timor Timur dari NKRI. Meski sama-sama terletak di bagian timur Indonesia, secara historis dan geografis Timor Timur dan Papua memiliki perbedaan yang signifikan. Selain itu, potensi sumber daya alam kedua wilayah ini juga berbeda. Timor Leste, khususnya di Laut Timor – Celah

Ia dikenal memiliki banyak minyak dan gas alam. Berdasarkan analisis seismik, Cekungan Timor mengandung setidaknya 500 juta hingga 5 miliar barel minyak dan 50.000 miliar meter kubik gas alam. Namun, sebenarnya kandungan minyak di celah Timor masih berupa hipotesa berdasarkan analisis seismik dan belum dieksplorasi secara menyeluruh, misalnya dengan melakukan pengeboran di semua area yang diduga banyak terdapat deposit.

Konon Gap Timor pernah menjadi objek pertukaran antara Soeharto dan Australia. Oleh Soeharto, royalti di sana dibagi 50:50 dengan Australia, sebagai rasa terima kasih Soeharto kepada Australia atas dukungannya dalam proses integrasi Timor Timur ke Indonesia. Aksesi Timor Leste ke Indonesia juga dipandang sebagai solusi bagi negara-negara blok Barat untuk mencegah Timor Leste dari pengaruh komunis. Ini adalah sisi barat Indonesia, meskipun Timor Timur melalui perjuangan berdarah untuk menjadi Timor Timur saat itu.

  Untuk Membuat Tulisan Atau Menempatkan Angka Pada Gambar Kerja Digunakan Alat Gambar Berupa

Jokowi Lanjutkan Legacy Kegagalan Papua?

Akibatnya, Indonesia dinyatakan sebagai pelanggar HAM, dan banyak operasi militer yang dilakukan untuk mempertahankan Timor Timur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Namun setelah Perang Dingin, negara-negara Barat mulai mendorong Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terutama Australia yang merasa lebih tertarik dengan ladang minyak di Celah Timor. Australia turut andil dalam proses pembubaran Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski di kemudian hari malah menantang Timor Timur atas ladang minyak dan gas bumi di Celah Timor.

Titik balik nasib Timor Timur ditentukan oleh tragedi Santa Cruz. Khusus pada 1991, TNI terlibat pelanggaran HAM dengan menembaki aktivis kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz di Dili. Proses reformasi membawa masalah status Timor Timur menjadi perhatian PBB dan masyarakat internasional.

Proses reformasi telah menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional terhadap persoalan status Timor Timur. Di bawah tekanan masyarakat internasional, Presiden BJ Habibi memberikan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pertama, merdeka, yang berarti berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia atau otonomi khusus dengan tetap bergabung dengan provinsi Indonesia. Sayangnya, kebanyakan orang Timor Leste lebih memilih untuk memisahkan diri dan membentuk negara baru, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pada masa Habibi, situasi di Indonesia goyah baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, strategi politik yang diterapkan Habibie adalah diplomasi dimana kepentingan nasional difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi. Diplomasi juga dimanfaatkan Habibie untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan internasional dan domestik untuk memperkuat legitimasinya sebagai presiden.

Peringati “hari Kemerdekaan,” Warga Papua Ditangkap Polisi — Benarnews Indonesia

Kondisi ini pun memunculkan spekulasi, apakah keputusan lepas Timor Timur itu syarat Habibi menjadi presiden penuh? Jika benar, apakah keputusan Habibi ini merupakan hasil “penggantian” dengan Barat? Dan ketika dia membebaskan Timor Timur, tentu Habibie harus bertanggung jawab. Kemudian dia tidak hanya bisa melindungi nama presiden, tetapi juga kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Lantas, apakah peristiwa Timor Timur akan terulang kembali di Papua?

Maraknya isu rakyat Papua yang ingin memisahkan diri membuat pemerintah berjuang untuk melindunginya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Karena jika Papua berhasil memisahkan diri dari Indonesia maka pengaruh Papua dan Indonesia, tetapi juga Amerika Serikat (USA) akan sangat terasa. Mengapa? Karena pertama, Indonesia akan kehilangan salah satu pendapatan pertambangan emas, perak dan tembaga dari PT. Freeport, sebuah perusahaan pertambangan AS. Meski persentase pendapatannya sangat rendah, namun jumlah uang yang diperoleh dari pengembangan tambang ini sangat besar yakni triliunan rupiah, karena tambang emas di Papua merupakan yang terbesar di dunia.

  Media Komunikasi Internet Untuk Bertatap Muka Yang Terpisah Oleh Jarak Dan Waktu

Kedua, hubungan Indonesia dan AS memburuk. Amerika, tentu saja, akan sangat menderita jika perjanjian itu hilang. Ini karena mereka kehilangan banyak uang dan penghasilan yang luar biasa. Jika ini terjadi, kecil kemungkinan hubungan Indonesia-AS akan memburuk secara signifikan.

Ketiga, rakyat Papua mungkin lebih miskin dari sekarang. Walaupun ada kepercayaan dari pihak masyarakat Papua bahwa mereka akan lebih sejahtera jika memisahkan diri dari NKRI, melihat minimnya sumber daya manusia yang handal serta lembaga pendidikan yang kurang memadai, hal ini merupakan tanda awal kemakmuran rakyat Papua. Papua sulit jika keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oap Tidak Pernah Terlibat Perjuangan Kemerdekaan Ri, Papua Bukan Indonesia

Keempat, Papua akan sulit bersaing dengan negara lain. Meski memiliki simpanan emas yang sangat besar, namun jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang memadai, Papua tidak akan bisa maju. Justru karena situasinya tidak stabil, pihak asing akan mudah mengintervensi, terutama AS yang masih berkepentingan dengan pertambangan emas di Papua. Bertahan di dalam NKRI dan terus mendukung proyek pembangunan Jokowi-JK adalah solusi tepat bagi Papua jika tidak menginginkan nasib Timor Timur.

Namun ternyata, pemerintah Indonesia banyak belajar dari pengalaman memerdekakan Timor Timur. Oleh karena itu, kini telah diberlakukan sistem otonomi khusus bagi seluruh provinsi di Indonesia yang bertujuan agar semua daerah dapat mengatur sendiri pembangunan di dalam wilayahnya. Bagi Papua, situasi ini juga melemahkan gerakan kemerdekaan yang ingin lepas sama sekali dari Indonesia.

Dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri, diharapkan pembangunan akan lebih merata dan tidak lagi terpusat tergantung pada pusat. Namun kenyataannya pelaksanaan otsus di Papua ini tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Bahkan, masyarakat Papua semakin berusaha memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi tersebut tentunya menyulitkan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil langkah yang hati-hati dan hati-hati terhadap permasalahan di wilayah Papua. Proyek pembangunan fisik seperti pembangunan jalan Trans-Papua dan proyek transmisi listrik Maluku-Papua, serta pemberian beasiswa pendidikan dan fasilitas kesehatan menjadi bukti bahwa Jokowi-JK peduli terhadap kesejahteraan rakyat. orang Papua. Selain itu, sumber daya alam Papua harus digunakan dengan baik untuk mencegah eksploitasi ilegal oleh perusahaan asing dan lokal.

Merdeka Belajar Bagi Siswa Asli Papua

Pada akhirnya, Papua tidak mungkin lepas dari Indonesia, mengingat permasalahan yang terjadi di Papua sangat berbeda dengan yang terjadi di Timor Timur. Apalagi jika ini terjadi, rakyat Papua akan lebih menderita. Oleh karena itu, program pembangunan di Papua yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK harus dioptimalkan agar sesuai dengan tujuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dengan pemerataan kekayaan, tentunya distribusi akan semakin sulit bukan? Ekspresikan pendapat Anda.

  Teknik Pengolahan Bika Ambon

Anies Baswedan baru-baru ini membuat gerakan politik yang lebih kontroversial. Kalau dipikir-pikir, ini mirip dengan apa yang dilakukan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mungkinkah Anies memainkan strategi yang sama?

Di Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) alias Kaesang Pangarep ini tak akan terjun ke dunia politik…

Tim Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastovo kembali berdebat sengit di Twitter, kali ini melawan politisi Partai Gerindra Fadli…

Pon Papua Xx Akan Diselenggarakan Sesuai Jadwal, Digelar Di 4 Klaster

Dampak perang Ukraina-Rusia menimbulkan ketegangan di kawasan Asia, khususnya di bidang pertahanan. Bisakah perang antara Ukraina dan Rusia menyebabkan konflik di Asia? Perang Ukraina-Rusia rupanya tidak menyebabkannya…

Polarisasi politik yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi peringatan akan bahayanya penyebaran opini di internet dan media sosial. Akankah pemilu 2024 berakhir dengan cara yang sama?

Arab Saudi telah membuat banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan ekonominya serta untuk lebih membuka citra politiknya. Salah satu upaya yang unik adalah…

Perlambatan ekonomi Myanmar dapat dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi. Lantas, bisakah Presiden Jokowi menggunakannya untuk menyelesaikan konflik Myanmar? Indonesia baru buka…

Janji Manis Untuk Papua: Harapan Baru Di 2022 Atau Angin Surga?

Baru-baru ini, kebijakan nasional dibuat oleh demonstrasi para kepala desa (Kades) untuk meningkatkan masa jabatan mereka dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pertanyaan…

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi akan bertarung habis-habisan di Pilgup Barat nanti. Apa ini? Pemilihan Gubernur Jawa Barat semakin dekat. Beberapa partai politik (Parpol) mulai bersaing…

Arumi resmi menjadi “pahlawan baru” PUAN. Apa maksudmu? Fenomena seniman politik bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu…

Megawati saat ini sedang mencari kandidat untuk melawan Jokowi. Ubah profesi Anda menjadi “agen perjodohan”, ya, Bu? Cinta dan dedikasi seorang ibu seperti lilin yang menyala. Sebuah lilin… Media dan aktivis Barat sering melihatnya

Polisi Bubarkan Aksi Demo Papua Merdeka Di Manokwari Dan Sorong